Kayuagung, Beritakajang.com – Dewan Pimpinan Pusat Gema Perjuangan Maharani Nusantara (DPP GPMN) bersama beberapa staf Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kunjungan kerja [kunker] ke pondok pesantren (ponpes) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (29/3).
Agenda kunjungan kerja DPP GPMN kali dalam rangka sosialisasi beberapa program pemerintah pusat tentang program LPDB dan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku usaha UMKM yang menjadi binaan pondok pesantren, dan juga progam tentang ruang kelas baru (RKB) buat para pengelolah atau pengurus pesantren se-Kabupaten OKI.
“Rencananya ada sekitar 50-an pesantren yang menjadi sasaran/target agar kita bisa memfasilitasi pesantren-pesantren se Kabupaten OKI,” ujar Ketua Umum GPMN Daddy Palgunadi saat dikonfirmasi usai melakukan sosialisasi di Ponpes An-Nur, Desa Tebing Sulu Kecamatan Lempuing yang dihadiri oleh seluruh pimpinan ponpes se-Kabupaten OKI.
Daddy juga mengatakan, tujuan kegiatannya kali ini selain mensosialisasikan beberapa program tersebut, pihaknya juga fokus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.
“Kita juga membantu pemerintah agar pesantren juga mengambil peranan penting, agar juga bisa menggerakkan perekonomian, terutama perekonomian pesantren dan juga perekonomian masyarakat. Jadi bisa pesantren nantinya diharapkan bisa jadi motor menggerakkan perekonomian rakyat, agar segera bangkit dari keterpurukan,” ujar Daddy.
Selain itu, Daddy mengaku ada beberapa lembaga yang menjadi sasarannya, diantaranya yakni koperasi-koperasi yang menjadi binaan pesantren, dan pesantren-pesantren itu sendiri. Ia juga mengaku untuk membantu merealisasikan program-program tersebut saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa Kementerian.
“Kementerian yang sudah terbina saat ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Sosial,” akunya.
Dengan adanya program ini, dirinya berharap dapat memberikan stimulus bagi seluruh pelaku UMKM, terutama yang menjadi binaan pesantren dan sekitarnya yang ada di seluruh Sumatera Selatan.
“Ya seperti tadi saya ceritakan agar para pelaku UMKM, terutama yang menjadi binaan pesantren dan juga yang disekitaran pesantren, terutama secara luas se-Sumsel agar juga bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga bisa bangkit dari keterpurukan,” tandasnya.
Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten OKI, Jailani S.Pd menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh pimpinan ponpes, para kiyai, dan ulama se-Kabupaten OKI yang telah turut serta membantu mensukseskan sosialisasi program ini.
“Alhamdulillah dari pagi tadi sampai sore ini berjalan lancar. Kegiatan ini menindaklanjuti kegiatan sebelumnya yaitu program yang disampaikan oleh Pak Ketum, dan Alhamdulilah dapat persetujuan dan support dari seluruh pihak sehingga kegiatan sukses,” ujarnya.
Jailani berharap apa yang telah dilakukan pihaknya dapat segera terealisasi. “Semoga semua yang kami perjuangkan, semua yang kami harapkan dengan kerjasama yang baik dengan seluruh ponpes dan kiyai itu bisa terlaksana dan terealisasi,” harapnya.
Terkait pendataan yang dilakukan, Jailani mengaku saat ini sedang dalam proses. “Kemarin sudah ada 5-10 bahkan lebih proposal yang sudah kami usahakan. Insya Allah 50 proposal yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi akan segera kami selesaikan agar segera sampai ke pemerintah pusat,” akunya.
Ia juga menjelaskan bahwa program tersebut bukan saja diperuntukkan bagi kalangan masyarakat ponpes, namun juga berlaku untuk masyarakat umum.
“Kemarin kita sudah melaksanakan program untuk UMKM sebanyak 3600 e-KTP dengan sesuai mekanisme yaitu UMKM dan berkerjasama dengan koperasi mandiri. Selanjutnya untuk ponpes yaitu pembangunan RKB (ruang kelas baru), dan kedepan kita juga akan membuat program untuk Gapoktan dan KUBE (kelompok usah bersama),” jelasnya.
Saat ini GPMN di Provinsi Sumsel sudah terbentuk di 18 kabupaten/kota, dan baru 10 kabupaten/kota yang sudah resmi dilantik. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GPMN, Yani Paslah.
Menurutnya, hingga saat ini GPMN Sumsel sudah merealisasikan beberapa program diantara yakni program BPUM (bantuan produktif usaha mikro).
Pada periode awal, pada saat diberlakukannya Permenkop Nomor 6 Tahun 2020, bantuan BPUM yang diberikan pemerintah sebesar Rp 2,4 juta per pemohon. Dan GPMN Sumsel sudah mengajukan sebanyak 5.700 pemohon dengan angka realisasi sebanyak 5.300.
Karena adanya perubahan aturan, saat ini pemerintah hanya memberikan sebesar Rp 1,2 juta per pemohon untuk BPUM dan Rp 1,2 jutanya lagi adalah pinjaman tanpa bunga.
“Saat ini terjadi perubahan lagi karena ada mafia-mafia di Kemenkop maka Permenkop tadi diubah lagi menjadi Permenkop Nomor 2 Tahun 2021. Yang tadinya pemohon menerima total Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta untuk BPUM dan Rp 1,2 juta adalah pinjaman tanpa bunga,” terangn Yani.
Selain program BPUM, Yani mengaku ada program lain yang akan siap dikucurkan bagi masyarakat, yakni BST (bantuan sosial tunai).
Menurutnya, di daerah-daerah lain program BST sudah banyak terealisasi, sementara untuk di Sumatera Selatan belum terealisasi. Hal ini dimungkinkan karena informasi untuk program tersebut belum tersampaikan secara maksimal. Atas dasar itulah pihaknya memiliki inisiatif untuk menjemput program-program yang ada untuk segera direalisasikan ke masyarakat yang ada di bawah.
“Makanya kami akan berjuang dan secepat mungkin secara maraton kami akan menyelesaikan BST di Sumsel untuk segera direalisasikan,” pungkasnya.(Ron)
