Beranda HL Upaya Mediasi Sengketa Lahan Kembali Buntu, Legal PT DMIL Tak Akui Legalitas...

Upaya Mediasi Sengketa Lahan Kembali Buntu, Legal PT DMIL Tak Akui Legalitas KUD Pakar Maur

47
0
BERBAGI

MURATARA,Beritakajang.com– Upaya mediasi lanjutan terkait sengketa lahan plasma antara KUD Pakar Maur dengan pihak PT Dendi Marker Indah Lestari (DMIL) yang kini dikelola PT Tolan Tiga Indonesia (SIPEF Group) kembali tidak membuahkan hasil.

Pertemuan yang digelar di Polres Musi Rawas Utara, Selasa (14/07/2026), berakhir tanpa kesepakatan setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai legalitas koperasi dan rencana pengukuran ulang lahan plasma.

Polemik lahan plasma eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Dendy Marker Indah Lestari (DMIL) di Kabupaten Musi Rawas Utara kembali memanas.

Anggota KUD Pakar Maur, Muzanni menyatakan masyarakat dari sembilan desa penyangga siap melakukan pengklaiman terhadap lahan plasma PT DMIL dalam waktu dekat, menyusul hasil rapat mediasi pada Selasa, 14 Juli 2026.

Menurut Muzanni, langkah tersebut akan ditempuh sebagai bentuk tuntutan atas hak masyarakat yang hingga kini masih diperjuangkan. Ia menegaskan, masyarakat berharap proses penyelesaian persoalan plasma segera mendapat kepastian hukum.

Di sisi lain, secara hukum perusahaan perkebunan secara sepihak melarang atau menghalangi proses pengukuran lahan plasma yang dilakukan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muratara, tampah alasan yang jelas dari pihak perusahaan PT.DMIL maupun pihak dari sembilan Koperasi.Namun pihak Pemkab Muratara dan juga Kapolres Muratara tidak dapat mengambil langkah tegas terhadap penyelesaian nya.

Pengukuran tersebut merupakan bagian dari kewenangan negara dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan, baik untuk penetapan batas, penyelesaian sengketa, maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Apabila pengukuran dilakukan berdasarkan kewenangan ATR/BPN, perintah pemerintah, atau putusan pengadilan yang sah, perusahaan wajib menghormati proses tersebut. Jika memiliki keberatan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan dengan menghalangi pelaksanaan tugas BPN.

Apabila terjadi penghalangan tanpa dasar hukum yang sah, pihak terkait dapat meminta pengamanan dari aparat kepolisian agar proses pengukuran berjalan aman dan kondusif. Tindakan tersebut juga dapat dilaporkan kepada ATR/BPN maupun instansi pemerintah lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebun plasma merupakan hak masyarakat yang wajib difasilitasi oleh perusahaan perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan. Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sebelumnya menyatakan perusahaan pemegang HGU yang tidak memenuhi kewajiban pembangunan plasma dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan Hak Guna Usaha (HGU).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT DMIL terkait pernyataan Ketua KUD Pakar Maur maupun rencana pengklaiman lahan oleh warga sembilan desa tersebut.(Hkm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here