Palembang,Beritakajang.com -Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H, M.S.E memimpin secara langsung Rapat Sekretariat bersama, membahas Isu Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Khususnya Penurunan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, bertempat di Ruang Rapat Komunal Lantai 4 Kantor OJK Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung, Jalan Sudirman Palembang Jum’at (16/8/2024).
Dalam rapat sekretariat bersama ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan dan Bangka Belitung, Kepala BPS Provinsi Sumsel, Pimpinan Perum Bulog Provinsi Sumsel, dan Walikota Palembang.
Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi antar stakeholder, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota, lembaga perbankan, dan masyarakat, dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Melalui sekretariat bersama ini, kita kumpul untuk satu tujuan mulia, tidak hanya tujuan dari Pemerintah Provinsi Sumsel ataupun tujuan dari lembaga, tetapi kita sedang bicara aspek kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Elen, selain ketepatan sasaran untuk mengintervensi penurunan kemiskinan, juga keterpaduan program yang diperoleh dari semua stakeholder, harus mengacu pada satu sasaran yang sama. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh pihak terkait, untuk terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan secara bersama-sama.
“Pemerintah Provinsi Sumsel merasa tidak bisa bekerja sendiri, karena keterbatasan fiskal, keterbatasan sumber daya dan lain sebagainya. Nah, Oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian kami mengundang Bapak/Ibu, untuk bekerja bersama-sama, untuk satu tujuan, untuk satu waktu, untuk satu tempat nantinya, sehingga apa yang kita lakukan, akan bisa berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Provinsi Sumsel,” imbuhnya.
Dia menegaskan, Pemprov Sumatera Selatan komitmen bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan BPS dan stakeholder lainnya, bersinergi untuk melakukan program-program kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, termasuk literasi keuangan dan lain sebagainya.
“Akses keuangan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dan kita bangun sekretariat di sini. Jadi kita akan lebih banyak rapat-rapat di sini difasilitasi oleh Bank indonesia dan OJK,” tambahnya.
Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan lanjut Elen, pihaknya akan bekerjasama dengan BPS mendorong melalui pemanfaatan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Selain itu juga akan membuat akses ke pekerjaan, akses ke usaha, akses ke perumahan yang sehat.
“Jadi Bapak dan Ibu, sekarang yang paling penting adalah memang bagaimana susunan ini nanti, dengan yang kita lakukan secara bersama-sama, kemiskinannya akan turun,” tandasnya
Sementara Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh. Wahyu Yulianto, S.Si., S.ST., M.Si menambahkan, angka kemiskinan di Provinsi Sumsel sebanyak 10,97% atau secara absolut itu adalah sebanyak 980.000 orang.
Menurutnya, BPS Provinsi Sumsel mengapresiasi segala langkah-langkah baik kabupaten/kota dan provinsi terkait dengan bagaimana upaya pengentasan kemiskinan, dimana bukan hanya dari sisi ekonomi saja, akan tetapi juga bagaimana membangun infrastruktur dan juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
“Bapak Ibu sekalian dalam setahun ada dua kali dalam penghitungan BPS yaitu melalui kegiatan yaitu survei sosial ekonomi nasional, pada bulan maret dan bulan September sebenarnya susunan ini dibangun untuk mendapatkan informasi terkait dengan berbagai macam indikator,” tambahnya.
Dalam mengukur tingkat kemiskinan lanjut dia, BPS menggunakan pendekatannya pengeluaran atau konsumsi rumah tangga.
Jadi seseorang dimasukkan di dalam kriteria miskin apabila ketercukupan terkait dengan kebutuhan dasarnya adalah sesuai dengan garis kemiskinan. Multidimensi, multi aspek, ada pendekatan ekonomi, kemudian juga aspek pendekatan kultural, kemudian juga kantong-kantong kemiskinan,” tandasnya.
