Sekayu, Beritakajang.com – Pj Bupati Muba H. Apriyadi melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin H. Yudi Herzandi SH MH memimpin rapat koordinasi terkait 5 (lima) komponen iuran dan kepesertaan bagi kepala desa dan perangkat desa serta rekonsiliasi Iuran wajib PNSD, pemerintah daerah dan pegawai negeri sipil pusat triwulan II tahun 2022, di ruang rapat Randik Sekretariat Daerah Kabupaten Muba, Rabu (27/7).
Rapat tersebut juga diikuti oleh pihak BPJS Kesehatan, KPPN Sekayu, dan Perangkat Daerah Muba terkait.
Sebelumnya, Kepala BPJS Cabang Palembang Rudy Suksmawan Hardhiko menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Kemudian validasi data iuran jaminan kesehatan yang telah dibayarkan pemerintah daerah, dan melakukan perhitungan iuran menggunakan format kertas kerja, serta menyepakati hadir perhitungan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan KPPN.
“Selain itu untuk mendapatkan data kepesertaan PPU Pemerintah Daerah paling akurat yang dapat dijadikan bahan pemutakhiran dan master file kepesertaan,” tutur Rudy.
Sementara itu, Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH mengatakan akan menindaklanjuti hasil dari rapat koordinasi tersebut bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Setelah ini, akan ditindak lanjuti dengan perangkat daerah terkait untuk kembali mencocokkan data penerima BPJS di daerah, baik itu penerima bantuan iuran PBI maupun mandiri,” ujarnya.
Yudi Herzandi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muba sangat komitmen dalam menjamin kesehatan masyarakatnya, terbukti Muba merupakan kabupaten pertama di Sumsel yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Jadi masyarakat Kabupaten Muba sekarang tidak perlu khawatir lagi akan biaya pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan,” pungkasnya. (Tarmizi)
