Lombok Utara, Beritakajang.com – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH bersama Ketua DPRD Nasrudin, SHI kompak menerima kunjungan kerja (kunker) pimpinan dan anggota Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Badung Provinsi Bali, berlangsung di aula bupati setempat, Senin (21/9).
Hadir juga Pj. Sekda KLU Drs. H. Raden Nurjati, anggota DPRD KLU Bagiarti, SH, Raden Nyakradi, Saparudin, Lalu Muhamamd Zaki, kepala OPD serta tamu undangan lainnya.
Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menyampaikan selamat datang kepada rombongan Komisi II dan IV sembari memaparkan singkat deskripsi Lombok Utara sebagai kabupaten paling muda di Provinsi NTB.
“Karena kami banyak keluarga dari Bali, maka disini bapak dan ibu bisa menemukan beberapa tempat yang namannya sama dengan di Bali. Contoh di Bali ada Kabupaten Badung disini ada dusun namanya Badung. Ada juga Karang Subagan dan lain-lain,” seloroh Bupati Najmul.
Menurut bupati, setidak-tidaknya kesamaan nama itu menunjukan secara historis Lombok Utara dan Badung memiliki hubungan. Di Kabupaten Lombok Utara, lanjutnya, penduduk yang beragama Hindu sejumlah 17 ribu jiwa.
“Kami memberikan perhatian yang sama. Baru saja (beberapa hari lalu -red), kami memberi bantuan mobil untuk transportasi dan operasional PHDI,” jelasnya.
Diterangkan Najmul, itulah cara pemerintah daerah menjaga dan merawat keamanan di Kabupaten Lombok Utara. Langkah itu, kata bupati, ternyata mendapat apresiasi pihak Kementerian Agama RI dengan memberi penghargaan kepada Lombok Utara sebagai kabupaten peduli kerukunan umat beragama di NTB dan Indonesia pada umumnya.
Pada kesempatan itu, Sekjen APKASI tersebut juga mengutarakan maksud kunjungan rombongan Komisi II dan IV DPRD Badung, salah satunya berkaitan dengan Covid-19. Di Lombok Utara, masih kata bupati, awalnya pandemi corona memang sangat mengkhawatirkan seluruh elemen masyarakat gumi Tioq Tata Tunaq. Akan tetapi, menurutnya lagi, dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat bisa bersahabat dengan covid-19 dikarenakan terjalinnya kerjasama yang solid dari semua pihak di KLU.
“Awalnya KLU zero Covid-19 selama dua bulan. Tetapi bulan berikutnya pecah telur hampir di setiap kecamatan,” jelasnya lagi.
Pemkab Lombok Utara bersyukur lantaran terjalinnya kerjasama semua pihak, mulai dari karantina wilayah di tiap-tiap desa. Mereka (masyarakat -red) cukup melakukan karantina di desa masing-masing. Selain itu, masyarakat tetap didampingi satgas Covid-19 di tingkat desa.
“Sekarang kami hanya merawat 1 orang yang mendekati kesembuhan. Sehingga saya minta izin kepada Bapak Gubernur NTB untuk memasukkan anak-anak sekolah mulai dari pondok pesantren maupun sekolah di bawah Dikpora,” terang bupati.
Akan tetapi sebelum rencana itu direalisasikan, Pemkab Lombok Utara memanggil semua pimpinan ponpes, komite, kepala desa, dan kepala dusun agar mengimbau anak-anak sekolah harus selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
“Jadwal untuk anak SD, SMP, dan SMA partime. Bisa 1, 2 hingga 3 kali tatap muka perminggu, tergantung jumlah siswa, sebagai bentuk uji coba,” imbuhnya.
Ditegaskan orang nomor satu di Gumi Tioq Tata Tunaq ini, Pemda Lombok Utara mendeklarasikan new normal. Begitu pun dengan tempat pariwisata juga sudah mulai dibuka, misalnya obyek wisata 3 Gili dan Senaru dengan sistem protokol Covid-19.
Bupati Najmul juga menjelaskan, hal lain yang berpengaruh terhadap penanganan Covid-19 di Lombok Utara adalah tenaga kesehatan bina wilayah, yaitu 1 dokter 1 desa dan 1 ambulans 1 desa. Pihaknya bersyukur hampir di setiap desa ada dokter. Pun di rumah sakit juga diikhtiarkan pelayanan sederhana melalui Kartu KLU sehat.
Diceritakan, pada awalnya Pemda KLU sepenuhnya menggunakan BPJS. Dampak positifnya KLU menjadi salah satu kabupaten dengan kategori UHC. Kategori itu mendapatkan penghargaan dari Presiden Lombok Utara termasuk Universal Healt Coverage di NTB.
“Tapi ketika terjadi gempa bumi 2018, kami kecewa terhadap BPJS dengan alasan gempa itu dianggap sebagai force major. Masyarakat kami tidak ditangani,” sesal Ketua PDNW KLU itu.
Imbasnya, terang Najmul, dari 238.000 jiwa yang dibayarkan preminya disisakan 10.000 jiwa saja. Sisanya dikonversikanke kartu KLU Sehat.
“Alhamdullilah sampai RS Sanglah pun bisa kami tangani. Terkait pasien Covid-19 hingga saat ini kami bersyukur tinggal merawat 1 orang saja, sehingga kita bisa kembali zero Covid-19 di KLU,” pungkasnya dihadapan rombongan DPRD Badung.
Dalam kesempatan itu, pimpinan rombongan DPRD Badung yang juga Ketua Komisi II DPRD Badung Agung Anom Gumanti, SH menyampaikan apresiasi sembari berbahagia, pasalnya kedatangan mereka mendapat kehormatan bisa diterima langsung oleh bupati lengkap dengan ketua dan anggota DPRD KLU, Pj. Sekda, dan sejumlah kepala OPD. Penerimaan itu, sambungnya, di luar ekspetasi pihaknya ketika hendak melakukan kunjungan di tempat lain.
“Lombok Utara menjadi inspirasi kami kala melihat Bali tahun 1980, seperti inilah perkembangan pariwisatanya. Kami menganggap tanah Lombok menjadi tanah kelahiran kami yang kedua setelah Bali,” tuturnya lugas.
Disampaikan pula terkait tujuan kedatangan rombongan Komisi II dan IV ke Lombok Utara, disamping studi banding juga yang lebih utama mempererat tali silaturrahmi.
“Tahun 2020 ini di Kabupaten Badung juga dilaksanakan pilkada. Saya dan seluruh teman-teman mengucapkan terimakasih atas waktu dan tempat penerimaan kami yang luar biasa ini,” pungkas legislator yang pernah kunker pascagempa 2018.
Rangkaian acara ditutup dengan pemberian cinderamata oleh bupati kepada ketua rombongan DPRD Badung, diakhiri dengan foto bersama anggota komisi II dan IV. (Sas/Humaspro)
