Lombok Utara, Beritakajang.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bidang ketahanan pangan dan pertanian (KPP) tahun 2020 yang mengusung tema ‘Optimalisasi Lahan Dalam Rangka Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Lombok Utara’. Dibuka oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH, Kamis (5/3/2020).
Saat membuka musrenbang, Bupati H. Najmul menyampaikan kepada Kepala Dinas KPP agar semua keperluan kelompok tani ditingkatkan, seperti pupuk dan alat pertanian lainnya. Karena kebutuhan tersebut dapat meningkatkan kemadirian pangan di KLU.
“Sinergi antara instansi daerah maupun vertikal harus dijaga agar tujuan pembangunan pertanian tercapai,” tekan bupati.
Pada kesempatan tersebut, bupati berharap musrenbang KPP tahun ini dapat menghasilkan rumusan yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi, khususnya bidang pertanian KLU dalam mengambil kebijakan dan merencanakan kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian.
“Musrenbang ini sebetulnya punya tujuan mendengarkan usulan-usulan serta keluh kesah yang dirasakan oleh petani kita, agar bisa ditangani dengan baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat tani,” tutup bupati peraih The Best Innovation on Disaster Rehabilitation itu.
Usai membuka musrenbang, kepada awak media Bupati Najmul mengatakan, sejak awal pihaknya menginginkan musrenbang KPP terfokus pada hal-hal prioritas yang bisa dikawal hingga berwujud kebijakan.
Pemkab Lombok Utara melaksanakan musrenbang berdasarkan simpul-simpul yang ada, pasalnya pihaknya ingin musrenbang lebih terarah sehingga dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat termasuk masyarakat petani.
“Saya tidak ingin musrenbang dilakukan hanya berdasarkan penjenjangan saja. Misalnya desa, kecamatan, dan kabupataen,” tutur Najmul.
Menurutnya, musrenbang juga harus fokus selain musrenbang pertanian ada pula musrenbang perempuan, anak, pemuda dan disabilitas, serta genurasa.
Berkaitan dengan solusi penyempitan lahan pertanian akibat pembangunan, menurut bupati, solusi yang ditempuh yaitu mencetak sawah baru. Hingga saat ini jumlah sawah baru yang sudah dicetak mencapai 1.300 hektare. Kemudian tinggal ditindak lanjuti dengan membuat embung dan sarpras lainnya.
Dalam kesempatan itu, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Ir. H. Nanang Matalata melaporkan bahwa musrenbang bidang ketahanan pangan dan pertanian adalah salah satu bagian penting dan strategis dalam perencanaan pembangunan.
Peran musrenbang itu menjadi lebih bermakna lantaran menjadi media utama konsultasi publik bagi seluruh sektor pertanian, guna menyelaraskan prioritas pembangunan yang sudah dibahas oleh masing-masing BPP saat musrenbang kecamatan dengan prioritas dan sasaran rencana pembangunan pertanian KLU.
“Prinsipnya musrenbang ini menyepakati program dan kegiatan prioritas melalui musyawarah untuk mencapai mufakat melalui pendekatan atas bawah dan bawah atas, sesuai dengan batas kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Dijelaskan mantan Asisten Pemerintahan KLU ini, bahwa mendukung kelancaran musrenbang tersebut, Dinas KPP KLU menyiapkan buku panduan yang memuat mekanisme pelaksanaan. Adapun maksud dan tujuan musrenbang itu antara lain, pertama, menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan dan pertanian dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran Renstra/Renja DKPP.
Kedua, mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah melalui musrenbang kecamatan. Ketiga, menyepakti prioritas pembangunan katahanan pangan dan pertanian serta program dan kegiatan prioritas daerah.
Musrenbang yang digelar di halaman kantor Dinas KPP KLU itu dihadiri oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTB Ir. Husnul Fauzi, M.Si, Kepala OPD, camat, parakades dan gapoktan se-KLU ini ditutup dengan pemukulan gong oleh bupati didampingi Kadis KKP, tanda dibukanya musrenbang ketahanan pangan dan pertanian 2020. (Sas/Humaspro)
