Beranda HL Wabup Muratara, Ikuti Rapat Koordinasi Perkuat Pengawasan Distribusi BBM

Wabup Muratara, Ikuti Rapat Koordinasi Perkuat Pengawasan Distribusi BBM

38
0
BERBAGI

MURATARA,Beritakajang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Bupati Musi Rawas Utara, H. Junius Wahyudi, bersama Kapolres Musi Rawas Utara, AKBP Rendy Surya Aditama, mengikuti Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Pendistribusian dan Penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Selatan melalui Zoom Meeting, Selasa (21/7/2026).

Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dalam mengawasi pendistribusian BBM agar berjalan tertib,aman, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wabup Muratara, H. Junius Wahyudi mengatakan Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan energi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Pemkab Muratara berkomitmen mendukung setiap langkah koordinatif bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait guna menciptakan tata kelola distribusi BBM yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Mempawah menegaskan tidak akan mentoleransi berbagai bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi yang masih ditemukan di lapangan. Selain memperkuat pengawasan, Satgas Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi didorong untuk melakukan penindakan sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran.

“Ke depan saya berharap Satgas tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga dapat melakukan penindakan sesuai kewenangan yang dimiliki dengan tetap mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan berbasis data.

Menurutnya, BBM bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat khusus nya di wilayah Kabupaten Muratara terutama sopir angkutan barang, angkutan taksi, petani, dan pelaku usaha. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus ditangani secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Hkm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here