MURATARA, Beritakajang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) resmi menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (20/4/2026).
Rapat yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan insan pers, LSM, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. Penetapan rekomendasi menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah
.
Wakil Ketua II DPRD Muratara, H. Zainal Abidin, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang ditetapkan telah melalui proses pembahasan mendalam di tingkat komisi.
“Rapat paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada hari ini menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Rekomendasi tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.
Dalam rekomendasi yang disampaikan, DPRD memberikan sejumlah catatan strategis untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Komisi I, misalnya, menyoroti sektor pendidikan dengan mendorong evaluasi terhadap kepala sekolah yang telah menjabat terlalu lama, guna membuka ruang inovasi dan peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, DPRD juga meminta penataan distribusi guru PNS agar lebih merata di seluruh wilayah, serta memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk langkah konkret dalam mencegah praktik perundungan (bullying).
Dari sisi anggaran, perhatian juga diarahkan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak. DPRD menilai perlunya optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Tak kalah penting, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta lebih aktif dalam menangani persoalan lingkungan, khususnya terkait kondisi air keruh yang diduga akibat aktivitas pertambangan ilegal (PETI), serta memperketat pengawasan terhadap masuknya alat berat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja keras dalam membahas LKPJ secara komprehensif.
“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPRD atas pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025. Terima kasih atas saran, masukan, dan rekomendasi yang telah disampaikan,” kata Bupati.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai kekurangan.
“Kami meminta kepada seluruh perangkat daerah agar segera merespon dan menindaklanjuti rekomendasi ini sebagai bahan perbaikan, demi peningkatan kinerja di tahun yang akan datang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menekankan pentingnya menjaga sinergi dan keharmonisan antara eksekutif dan legislatif sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Muratara.
Di akhir penyampaiannya, Bupati turut mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari DPRD, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga insan pers dan masyarakat luas yang telah berkontribusi dalam pembangunan sepanjang tahun 2025.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi pijakan penting dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Musi Rawas Utara ke depan. (Hkm)
