Kayuagung, Beritakajang.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyebutkan bahwa indikator pencegahan korupsi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sudah di jalur yang benar.
Hal ini dilihat dari capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) tahun 2021 di angka 78.40 persen dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 di angka 75.
“Sudah on the track agar terus ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujar Yudhiawan Wibisono selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK RI saat melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 dan 2022 di kantor Bupati OKI, Kamis (28/7).
Wibisono menyebut bahwa KPK saat ini lebih mengutamakan pencegahan ketimbang penindakan. Langkah itu diambil karena menurutnya, perilaku koruptif tidak akan selesai atau berhenti dengan penindakan.
“KPK bukan dalam kerangka untuk memberantas dan menangkap saja. Penangkapan itu adalah cara terakhir. KPK harapkan saat ini adalah membangun bagaimana sistem pelayanan publik, keuangan, maupun politik itu secara ketat membatasi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” kata Wibisono.
Dia menjelaskan, MCP merupakan tolak ukur bagi KPK dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dengan tujuan mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta yang terpenting adalah implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan.
“MCP mencakup 8 area intervensi yang rawan terjadi korupsi, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa,” papar dia.
Lebih lanjut PIC Satgas Pencegahan KPK Wilayah Sumsel, Alvi Rahman Waluyo mengatakan, capaian MCP Kabupaten OKI di tahun 2021 sebesar 78.40 persen, berada di peringkat 4 se-Provinsi Sumsel dan jauh di atas rata-rata provinsi 63 persen dan nasional 71 persen.
“Angka yang sudah baik, namun yang penting juga implementasi pencegahan korupsi di lapangan,” ujar Alvi.
Alvi menjelaskan, KPK juga melakukan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini untuk memetakan resiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (KLPD). Responden berasal dari internal, eksternal seperti pengguna pelayan publik, expert seperti LSM, media, Ombudsman, dan lainnya.
SPI di 2021 lalu, lanjut Alvi, mengukur tujuh elemen, yaitu transparansi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan PBJ, dan sosialisasi anti korupsi.
“Hasil SPI Kabupaten OKI tahun lalu di angka 75 berbanding 76. Artinya ada gap yang rendah capaian indeks MCP Kabupaten OKI dengan hasil SPI. Ini baik, karena ada daerah yang tinggi MCP-nya namun hasil SPI rendah atau gapnya terlalu jauh, karena SPI tidak hanya melibatkan unsur internal juga eksternal,” terang dia.
Sementara fokus Korsupgah KPK di tahun 2022, lanjut Alvi, fokus pada pengadaan barang dan jasa. “Kemudian perizinan dan layanan publik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, optimalisasi pajak daerah serta upaya pencegahan korupsi lainnya,” pungkas dia. (Ron)
