Kayuagung,Beritakajang.com – Gerakan Tuntutan Rakyat menggelar aksi demo di Kejari Kabupaten OKI. Tuntutan mereka agar pihak penegak hukum menyelidiki kegiatan launching Pilkada di KPU OKI beberapa waktu lalu yang menghabiskan anggaran Rp 1 miliar.
“Anggaran tersebut terlalu besar, karena di sejumlah kabupaten lain kegiatan serupa tidak mencapai Rp 1 miliaran, dan ini kami menduga ada unsur korupsi,” kata Renaldi Davinci, selaku koordinator aksi saat berorasi di Jalan Letnan Muchtar Saleh, karena tidak mendapat izin berorasi di dalam pagar kantor Kejari OKI, Jumat (20/9/24).
Menurut Renaldi, vendor penyelenggara kegiatan lauching Pilkada diduga sarat nepotisme, karena didapat informasi kalau vendor penyelenggara ditunjuk salah satu pejabat.
“Seharusnya pihak KPU Kabupaten OKI memakai jasa vendor lokal, bukan vendor dari luar Kabupaten OKI, kenapa tidak menggunakan jasa vendor dari sini,” tanya Renaldi.
Aksi tersebut sempat bersitegang antara Renaldi CS dan pihak Kejaksaan OKI, para pendemo kecewa karena dilarang masuk pagar. Sementara diakhir aksi pihak Kejari mempersilahkan masuk, namun hanya satu orang saja sebagai perwakilan.
“Biarkanlah kami dijalan saja, kami sudah terlanjur kecewa dengan pihak Kejari OKI,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ia juga mengatakan pekan depan akan kembali menggelar demo terkait tuntutan serupa dengan membawa massa lebih banyak.
“Minggu depan kita akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” ucapnya.
Kajari OKI, Hendri Hanafi, SH melalui Kasi Intel, Alex Akbar, SH pihaknya tidak memperbolehkan masuk dengan untuk mencegah terjadinya anarkis.
Pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan tersebut jika memang laporanya sudah masuk.
“Laporannya saja belum masuk, kalau sudah masukan laporan pengaduannya akan kami tindaklanjuti,” tandasnya.(Ron)
