Lombok Utara, Beritakajang.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH MH beserta rombongan menggelar kunjungan silaturahmi dengan Bupati, Forkopimda dan Kepala OPD Kabupaten Lombok Utara. Dan diterima langsung oleh Bupati Lombok Udara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH beserta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD, Senin (2/3/2020).
Pada ajang silaturahmi tersebut, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto dihadapan bupati, unsur forkopimda dan jajaran Kepala OPD se-KLU memaparkan tugas dan kewenangan Kejaksaan fokus pada bidang pidana, perdata dan tata usaha, bidang keamanan dan ketertiban umum, sembari memperkenalkan satu persatu rombongan dari Kejaksaan Tinggi NTB yang ikut serta mendampingi dirinya.
Mantan Kajari Kota Palembang itu kepada awak media menyampaikan bahwa inti dari kunjungan yang dihelat pihaknya ingin bersilaturahmi kepada bupati, seluruh jajaran pemda setempat, dan masyarakat KLU umumnya.
“Saya ingin tahu langsung kondisi pasca gempa, karena masih baru disini, sekaligus memberikan semangat kepada seluruh masyarakat KLU, bupati dan perangkatnya, disamping memberikan dorongan untuk tetap maju dalam pelaksanaan pembangunan,” imbuh mantan Wakil Ketua Kajati DKI Jakarta ini.
Ditambahkan Sigit Yulianto, pihaknya siap mengawal dan mengamankan proyek-proyek pembangunan yang ada di KLU. Bahkan dengan mantap ia mengutarakan apapun yang diminta oleh Bupati Lombok Utara, pihaknya setiap saat siap memberikan hal-hal yang diperlukan guna mengakselerasi segenap aspek pembangunan pascagempa di Bumi Tioq Tata Tunaq.
“Inilah bentuk sinergitas kami, bahwa konsisten sesuai dengan perintah pimpinan, sebagai Kepala Kejaksaan di daerah harus bisa membantu, mendorong di daerahnya masing-masing. Juga program dari Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Ia melihat kondisi Lombok Utara pasca gempa sudah mulai bangkit dan pembangunan pun sudah mulai bergeliat, serta masyarakat cukup mendukung, seraya mengharapkan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.
“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud,” ungkap orang nomor satu di Kajati NTB ini.
Menurut Sigit Yulianto, bupati tidak hanya memohon secara lisan, tetapi langsung menyampaikan ditindaklanjuti secara tertulis melalui surat permohonan, sehingga pihaknya harus secepatnya merespon.
Ia berjanji paling lambat dua hari ini sudah sampai kepada Kejaksaan Agung untuk mendapatkan pengesahannya. Kemudian menyusul Pengadilan, mengingat Polres sudah ada. Pun Kodim sudah punya lahan, seraya berharap semua lembaga negara secara kolektif memiliki kantor definitif di KLU.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar mengatakan bahwa kesempatan hari itu merupakan momen silaturahim pemkab dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB dan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurut bupati, kemitraan semua pihak tentunya bisa berujung kebaikan bersama dalam menjalankan tugas tanpa adanya cidera dan tanpa cacat, terutama dari segi hukum, sehingga pertanggung jawaban seluruhnya dapat dipertanghung jawabkan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Bupati Najmul mengingatkan semua pihak agar memaklumi Lombok Utara sebagai kabupaten termuda di Provinsi NTB. Pihaknya terus berikhtiar mengawal pembangunan dan pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik.
“Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Lombok Utara telah lima kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah,” papar Najmul.
Ditambahkan Bupati Najmul, Ombudsman RI juga telah memberikan penghargaan Lombok Utara sebagai kabupaten dengan tingkat kepatuhan tertinggi. Disamping itu juga, Kementerian Keuangan juga sudah tiga kali berturut-turut memberikan penghargaan danareksa sebagai daerah kabupaten pengelola keungan dengan baik.
“Tujuan kami menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap Kabupaten Lombok Utara ini adalah bentuk rasa syukur karena terjalinnya kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di KLU. Maka kehadiran Kepala Kajati di tempat ini menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja dengan lebih baik lagi. Dan harapan kami KLU bisa dibimbing dengan baik tanpa hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” tandas Doktor Ilmu Hukum ini.
“Saya menyerahkan langsung pada beliau agar permohonan Kajari Lombok Utara bisa segera dibentuk dan didefinifkan. Tanah dan semuanya sudah kita sediakan. Seluruh kantor vertikal yang dibutuhkan kita sudah sediakan lahannya. Sebab, Polres, KPU, Kodim dan Kejaksaan merupakan sarana vital bagi daerah otonomi.
Dijelaskan juga oleh peraih The Best Inivation On Disaster Rehabilitation dari Sindo Media beberapa hari lalu, bahwa aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan. Pasalnya, tugas mereka mengingatkan pemda agar melaksanakan amanah dengan baik sesuai aturan, serta meningkatkan kehati-hatian agar tidak tersandung hukum.
Giat acara yang dilangsungkan di aula Bupati Lombok Utara ini juga dihadiri oleh Ketua GOW Nani Tricahyani, SE, diakhiri dengan penyerahan surat percepatan pembangunan Kajari Lombok Utara oleh bupati kepada Kajati, serta ditutup dengan ramah tamah bersama santap siang bersama. (Sas/Humaspro)
