OKI, Beritakajang.com-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKI menerima audiensi Forum Jurnalis Bende Seguguk (Forjubes), Selasa (05/08).
Nurmuin selaku ketua forjubes mengatakan bahwa audiensi forjubes dengan BPN memang sebelumnya sudah diagendakan.
“Memang sudah kita agendakan dari jauh hari. Alhamdulillah Kepala Kantor BPN OKI menyepakati untuk dilaksanakan hari ini,” ujarnya.
Nurmuin atau yang akrab disapa jang em juga mengungkapkan bahwa tujuan dari audiensi ini adalah untuk membahas kemitraan dan kerjasama dalam membantu mewujudkan program pemerintah terutama dalam hal pelayanan pertanahan.
“Kita diterima langsung oleh Kepala Kantor, Ahmad Syahabudin, didampingi Subbagian Tata Usaha, Riska, Seksi Survei dan Pemetaan, Debi Candra, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Eriko Romadona, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Syarief, dan Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Hasan. Ada beberapa hal yang kita bicarakan termasuk kemitraan untuk membantu BPN OKI dalam mewujudkan pelayanaan yang prima,” ungkapnya.
Jang em berharap kedepan terjalin hubungan yang baik dalam peningkatan pelayanan pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, diharapkan BPN dapat memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses terkait kebijakan dan program pertanahan, dan yang tak kalah penting BPN kiranya dapat menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara adil dan cepat, serta memberikan pelayanan yang profesional dan berintegritas.
Di waktu yang sama, Kepala kantor BPN Kabupaten OKI, Ahmad Syahabudin menyatakan siap berkolaborasi dengan insan pers mengingat pentingnya kemitraan yang kuat dengan media untuk menyebarluaskan informasi pertanahan kepada masyarakat.
“Kami juga ingin memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan, program, dan layanan pertanahan dapat tersampaikan dengan baik melalui kerjasama dengan media yang tergabung di dalam forjubes ini,” tegasnya.
Dirinya berharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan pertanahan.
“Apalagi BPN memiliki peran strategis dalam menjaga kepastian hukum atas tanah, memfasilitasi transaksi properti, mencegah konflik, dan mengatur penggunaan lahan di Indonesia,” tandasnya.(ron)
