Kayuagung, Beritakajang.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang belum fokus digunakan untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.
Anggaran daerah paling banyak dihabiskan untuk administrasi dan birokrasi, sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Meski begitu, ia mengapresiasi kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumsel karena anggaran infrastrukturnya cukup besar yaitu 25%.
“Saya harap ini akan meningkat lagi,” kata Sri Mulyani dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan rapat kerja nasional Apkasi, yang juga dihadiri Bupati OKI H. Iskandar, SE, Sabtu (19/6) lalu.
Dikesempatan itu, Sri Mulyani mewanti-wanti kepala daerah agar benar-benar melihat dan mempelajari bagaimana meredesain program dan kegiatannya. Sehingga uang APBD benar-benar bisa berasa dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Indikator yang menjadi masalah yaitu porsi belanja pegawai yang sangat besar sekitar 32,4% dari rata-rata APBD atau Rp 385 triliun,” ungkapnya sebagaimana dilansir dari situs resmi Kemenkeu.
Jika dibandingkan dengan APBN, porsi belanja untuk pegawai hanya sekitar 16%, sehingga belanja yang lain bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, jembatan, dan sekolah.
“Itulah pentingnya memprioritaskan yang benar bagi belanja. Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai, dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja, anggaran APBD yang sekitar Rp 800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menerangkan, terlihat deviasi anggaran APBD lebih tinggi di beberapa daerah. Sebagai contoh Kabupaten Bangkalan yang 50% anggaran ABPD habis untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai paling rendah di Kabupaten Berau sebesar 22%. Secara keseluruhan, rata-rata APBD kabupaten sebanyak 33,5% digunakan untuk belanja pegawai.
Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan, anggaran untuk infrastruktur di daerah juga masih sangat rendah, yaitu sekitar 13,7%.
Infrastruktur untuk Pemulihan Ekonomi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir [Pemkab OKI] menjadikan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas dalam pembangunan pada tahun 2022.
Sebelumnya, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Iskandar mengatakan, program prioritas itu diharapkan mampu mengatasi masalah daerah, mengembangan potensi daerah serta mendukung capaian pembangunan nasional.
“Prioritas kita masih fokus pada pemulihan ekonomi, baik melalui jaring pengaman sosial maupun program padat karya untuk mendorong daya beli masyarakat,” katanya beberapa hari yang lalu.
Iskandar mengemukakan, anggaran baik pusat maupun daerah sangat terbatas, sehingga dia berharap kolaborasi antar instansi maupun swasta untuk mememuhi kebutuhan pembangunan daerah.
“Fokus kita memang di infrastruktur, perbaikan jalan misalnya. Namun demikian, skala prioritas karena tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun anggaran. Apalagi, panjang jalan status kabupaten di OKI mencapai 2.037,11 kilometer. Oleh karena itu, tidak semua pembangunan harus menggunakan APBN dan APBD,” pungkas dia. [Ron]
