Banyuasin, Beritakajang.com – Kepala Inspektorat Banyuasin Zakirin menerima langsung kedatangan massa dari Ormas DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyuasin, Rabu [24/2].
Indo Sapri selaku Ketua DPD JPKP dalam orasinya meminta dilakukan audit secara mendalam di tiga desa di Kecamatan Suak Tapeh, dan satu desa di Kecamatan Betung.
”Kami sudah menjalan prosedur yang ada sesuai tugas dan fungsi kontrol social. Kami telah mengkonfirmasi melalui surat ke empat desa tersebut, yakni Desa Talang Ipuh, Desa Sedang, Desa Merante Kecamatan Suak Tapeh dan Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung terkait realisasi APBDes 2020 yang sejauh ini ditanggapi kurang kooperatif,” paparnya.
Lanjut dia, dengan kurang kooperatifnya ke empat desa tesebut menimbulkan tanda tanya besar dan patut diduga ada yang tidak beres dalam proses realisasi serta pengelolaan APBDes tahun 2020 di desa tersebut.
“Maka dengan ini, aksi damai hari ini sebagai bentuk support kami ke Inspektorat agar dilakukan kajian untuk audit ke desa yang dimaksud,” jelasnya.
Sementara Kepala Inspektorat Banyuasi Zakirin menyambut baik aksi damai dari JPKP. Pihaknya meminta waktu untuk mempelajari data yang diserahkan dalam aksi itu.
”Terimakasih kami ke JPKP yang sejauh ini percaya kepada kami, sebagai bentuk kemitraan selalu berkoordinasi terkait pesoalan yang ada di Banyuasin, salah satunya persoalan desa,” ujarnya.
“Mohon waktu paling lama dua pekan, juga mohon bantuannya jika diperlukan data tambahan agar JPKP bisa dilengkapi,” tutupnya. (Ida)
