Pemilu dan Investasi Demokrasi

Oleh: Sarjono, S.I.Kom

Beritakajang.com – Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu ibarat dua keping mata uang yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Pasalnya, kedua elemen ini jadi prasyarat penting dalam pemilu agar hasilnya mendapatkan legitimasi dari seluruh rakyat.

Dalam konteks ini, ruang partisipasi rakyat untuk andil bagian melakukan pengawasan pemilu menjadi suatu keniscayaan. Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang ‘demokratis’. Pengawas pemilu diyakini punya kontribusi besar yang nyata bagi pembangunan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk di NTB.

Penyelenggaraan pemilu tak hanya terbatas pada pelaksanaan dan pengorganisasian teknis pelaksanaannya yang selama ini menjadi domain penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Tetapi melahirkan pemilu yang berintegritas dengan prasyarat akuntabilitas dan transparansi, memerlukan kontrol dan pengawasan oleh lembaga pengawas pemilu.

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, terutama pada gawe pemilu pasca reformasi, pengawasan pemilu telah menjadi bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan pemilu agar terselenggara sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilu, sebagaimana digariskan oleh konstitusi kita yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu ini kian mendapatkan atensi penting pasca reformasi bergulir. Setelah reformasi, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan pemilu pun semakin mengafirmasi pengawas pemilu, baik secara kelembagaan maupun secara kewenangan.

Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu memerlukan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara kelembagaan, tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak disematkan pada Bawaslu. Meskipun begitu, seluruh elemen terutama warga negara punya tanggung jawab moral untuk ikut serta secara aktif dalam praktek pengawasan pemilu.

Dengan adanya pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti pengawas pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, akan tetapi semata-mata untuk secara kontinyu mengafirmasi dan memaksimalisasi proses pengawasan agar sesuai dengan amanah konstitusi serta untuk mendapatkan legitimasi penuh dan kuat dari rakyat.

Wajah Daulat Rakyat

Sejak lama Bawaslu telah secara konsisten terus menggalakkan gerakan pemilu partisipatif. Pemilu sebetulnya bukanlah sekedar panggung kontestasi yang bersifat seremonial lima tahunan belaka, apalagi harus menafikan partisipasi masyarakat. Pemilu sebagai rezim demokrasi justru menghendaki masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses berdemokrasi agar bisa terus-menerus mengawal hak suara yang diberikan dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Dalam pada itu, pemilu secara prinsip adalah wajah asli daulat rakyat, dimana secara filosofis hal ini eksplisit dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan NKRI berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 berbunyi bahwa ‘kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar’.

Sehubungan dengan amanah pasal tersebut, warga masyarakat dalam setiap kali pelaksanaan pemilu tidak boleh hanya dijadikan sebagai obyek penyelenggaraan pemilu, dan sekedar diharapkan untuk memberikan hak suaranya di bilik suara, namun lebih dari itu warga masyarakat harus menjadi subyek dengan melibatkan diri dalam proses pengawasan pemilu untuk memastikan hak suara yang telah diberikan dapat tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Disamping menjadikan masyarakat sebagai subyek, dengan pemilu yang partisiapatif dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Masyarakat bisa belajar dan paham bahwasanya pemilu bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi lebih dari itu, pemilu mesti jadi sarana penting bagi rakyat dalam rangka mengaplikasikan daulat yang dimiliki dan dijamin oleh konstitusi.

Kemudian kehadiran pengawasan oleh masyarakat yang masif secara psikologis mengingatkan dan mengawal penyelenggara pemilu untuk senantiasa berhati-hati, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan pemilu. Sesungguhnya, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau dan seluruh pihak yang terkait dapat berperan sesuai latar belakang dan kapasitas masing-masing.

Dalam konteks ini, maka pemilu mesti diubah agar tak dibayangkan sekedar menjadi pesta demokrasi semata, namun harus diarahkan sebagai bagian penting dari proses investasi demokrasi itu sendiri. Di dalam prosesnya, tidak hanya pelbagai asas penting pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara konsisten, tetapi secara sungguh-sungguh harus pula  mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dengan tidak hanya menjadikannya sebagai obyek tapi lebih sebagai subyek dalam pelaksanaan pemilu.

Diantara ciri penting dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah proses pemilu, proses yang harus diseleggarakan tanpa adanya unsur kekerasan, tanpa adanya unsur KKN, dan tanpa adanya pelanggaran dan  kecurangan dalam setiap fase penyelenggaraan pemilu.

Untuk mencegah semua itu, maka dibutuhkan adanya kolaborasi proses pengawasan secara aktif dan masif dari pengawas pemilu dan masyarakat, untuk memastikan hal di atas tidak punya celah sedikit pun untuk terjadi. Jika terjadi warga masyarakat bisa langsung melaporkannya kepada penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan bilamana ditemukan pelanggaraan dalam penyelenggaraan pemilu.

Bahwa penyelenggaraan pemilu tanpa pelangggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan pemilu atau paling tidak dapat ditekan seminimal mungkin, adalah salah satu cara kita merawat demokrasi, merawat bangsa dan negara, dan merawat seluruh warga negara.

Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat dan solid antara pengawas pemilu dengan seluruh pihak terutama dengan warga masyarakat yang memberikan atensi besar terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung secara jujur dan adil. Kolaborasi antara pengawas pemilu dengan warga masyarakat inilah yang dapat mewujudkan cita-cita bersama: ‘pemilu bisa terlaksana dengan demokratis’. SEMOGA!.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *