Pemilu Adalah Mata Rakyat

Oleh: Sarjono, S.I.Kom

Beritakajang.com – Riuh gemuruh dan gegap gempita menjelang pesta demokrasi yang tinggal tiga hari lagi sangatlah terasa. Kontestan dan penyelenggara pemilu kini tengah sibuk-sibuknya bertungkus lumus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi pemilu serentak 2019 guna terlaksananya pemilu yang luber dan jurdil sesuai amanah UUD 1945.

Pemilu merupakan sarana vital mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis. Pada hakikatnya, pemilu merupakan proses ketika rakyat sebagai pemilik kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin dan calon wakil untuk menjadi pemimpin dan wakilnya di lembaga pemerintahan.

Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun meniscayakan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik terhadap masa depan demokrasi bangsa.

Pemilu menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa kita. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita telah berkali-kali berhasil melaksanakan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Pemilu yang demokratis sejatinya selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya objek tapi juga subjek demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Integritas penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu menjadi prasyarat penting agar hasil pemilu mendapat legitimasi dari rakyat dan kontestan pemilu. Dalam konteks ini, adanya ruang pengawasan dan pemantauan pemilu menjadi sangat penting.

Pengawasan pemilu perlu dilakukan untuk menjamin terbangunnya sistem politik yang demokratis. Pengawasan pemilu diyakini dapat berkontribusi dalam proses konsolidasi demokrasi. Dengan adanya pengawasan, kualitas pemilu akan mendapatkan kepercayaan dari aktor politik di dalam maupun di luar negeri.

Rakyat, dalam arti keseluruhan tak boleh hanya dianggap sebagai pemilih begitu saja, di lain pihak juga harus dilibatkan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu, untuk menjamin proses pemilu yang demokratis dan akuntabel. Meskipun disadari pada dasarnya proses pengawasan pemilu berada di pundak Bawaslu secara institusional. Akan tetapi pelibatan warga negara dalam proses pengawasan pemilu dapat mendorong penguatan pengawasan pemilu oleh Bawaslu secara langsung.

Pemilu 2019 yang tinggal hitungan jam haruslah dijamin secara kualitas akan lebih baik daripada Pemilu 2014, baik dari jumlah pemilih yang lebih banyak dan jumlah pelanggaran yang harus lebih berkurang secara kuantitatif. Ini semua menjadi PR penting bagi seluruh elemen baik penyelenggara pemilu bahkan rakyat secara umum untuk menjamin pemilu yang berkualitas sebagai cerminan demokrasi yang baik.

Di samping itu, pemilu yang berkualitas harus dibarengi dengan proses pengawasan yang baik, dan sebagai suatu instrumen penting dari proses penyelenggaraan pemilu. Suara rakyat yang disalurkan dalam pemilu harus dipastikan agar tak disalahgunakan.

Berkaitan dengan pentingnya mengawal suara rakyat, maka diperlukan munculnya sebuah gerakan di mana output-nya adalah terciptanya rakyat yang siap mengawal perjalanan suara pemilih. Dengan dukungan rakyat, pengawasan tidak hanya dilakukan Bawaslu sendiri, tapi juga rakyat.

Gerakan yang memicu munculnya spirit rakyat untuk mengawasi tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek mengawal suara di Pemilu 2019 tapi juga memiliki nilai filosofis mendalam yang dapat menjadi dasar pemikiran pengawasan untuk kurun jangka panjang. Gerakan ini merupakan cikal bakal dari pengawasan yang seharusnya, yang mungkin pula masih jarang dilakukan di berbagai negara yang bahkan demokrasinya pun bisa dianggap sudah mapan.

Pengawasan pemilu, terutama terkait dengan penghitungan dan rekapitulasi suara rakyat, sudah semestinya dilakukan rakyat sendiri. Sedangkan peran negara dalam konteks ini adalah menindaklanjuti berbagai informasi dan laporan hasil pengawasan rakyat.

Perkembangan ke arah mata rakyat sebenarnya telah dapat dilihat dengan mulai munculnya berbagai gerakan rakyat yang siap melakukan pengawasan. Gerakan sejuta relawan pengawas pemilu dan berbagai gerakan relawan lainnya merupakan bukti adanya semangat partisipasi rakyat tersebut.

Kecurangan yang marak terjadi di Pemilu 2014, dan minimnya atensi publik terhadap maraknya kecurangan tersebut hendaknya tidak terulang di Pemilu 2019 ini. Kehendak untuk turut serta mengawal suara di masyarakat sebenarnya cukup tinggi. Namun, kebanyakan rakyat tidak memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai tentang teknis pengawasan pemilu.

Oleh karena itu, berbagai simpul masyarakat yang peduli terhadap terciptanya pemilu yang jujur dan bersih perlu menunjukkan peran serta aktif untuk ikut andil mengupayakan sosialisasi dan peningkatan kemampuan pengawasan oleh rakyat.

Pemilu Gotong-royong

Pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu bukanlah hal baru sebagai bagian dari infrastruktur pemilu. Samuel Huntington (1992) dalam bukunya ‘Partisipasi Politik’ menguraikan, salah satu partisipasi rakyat adalah ikut terlibat dalam aktivitas pemilu yang salah satu di antaranya dengan ikut serta dalam mengawasi pemilu.

Pemilu partisipatif yang sudah galakkan oleh Bawaslu harus dirawat dan terus disuarakan kepada masyarakat, sebagai salah satu unsur dalam ikhtiar kolektif mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu yang luber dan jurdil. Lantaran pada esensinya demokrasi adalah pelibatan rakyat secara menyeluruh.

Dalam proses menuju pesta Pemilu 2019 ini, harus diserukan gerakan pemilu gotong-royong, sebuah gerakan yang bertujuan melibatkan rakyat dalam proses pengawasan. Konsepsi negara gotong-royong yang dicetuskan oleh Sukarno (1945) sejatinya juga menjadi inspirasi kita bersama dalam proses pengawasan pemilu. Bahkan kata Sukarno, lima sila dalam Pancasila jika diperas akan menjadi satu yakni ‘gotong-royong’, lantaran bangsa ini dibangun di atas konsepsi negara gotong-royong.

Dalam pada itu, gerakan pemilu gotong-royong dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 paling tidak akan dapat menjamin kualitas pemilu bisa lebih baik daripada penyelenggaraan Pemilu 2014, disamping memastikan untuk dapat terjaminnya paling tidak empat hal.

Pertama, memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat sesuai amanah UUD 1945, karena rakyat akan merasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu sehingga akan ada kesadaran untuk mengawasi suaranya yang diberikan dalam pemilu.

Kedua, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggaraan. Hal ini dengan terang tercantum konstitusi, mengamanahkan bahwa pemilu harus dilakukan atas dasar luber dan jurdil tanpa intervensi siapapun. Sehingga setelah amandemen UUD 1945 dibuatlah lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu yang bersifat independen untuk memastikan luber dan jurdil dapat terealisasi.

Ketiga, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Pemilu adalah momentum untuk restorasi kepemimpinan dengan melahirkan pemimpin baru yang lebih baik, dan sebagai upaya terus memperbaiki bangsa.

Keempat, mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan kehendak terbesar rakyat. Pemimpin harus mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mengamanahkan kepada pemimpin politik untuk memperbaiki nasib rakyat. Rakyat sebagai tuan haruslah terus dilayani dalam proses menyejahterakan rakyat sebagai tanggung jawab pemimpin. Pada akhirnya, semua harus meneguhkan kembali niat dan diri kita untuk ikut serta dalam mensukseskan Pemilu 2019 yang penuh integritas dan berkualitas.

Pemilu harus dijadikan gerbang perubahan untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bisa membawa nasib rakyat, bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, karena pada hakikatnya pemilu adalah mata rakyat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *