Gaji Belum UMK, Puluhan Pekerja SPBU Ngadu ke Disnaker

PRABUMULIH, Beritakajang.com-Puluhan orang pekerja stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim didampingi tim kuasa hukumnya, berencana kembali mendatangi Disnaker Pemkab Muara Enim guna mempertanyakan pengaduan terhadap pihak perusahaan SPBU tersebut.

Tim kuasa hukum puluhan pekerja SPBU diantaranya, Usman Firiansyah SH, Haedar Rahman SH dan Drs Aris Mawan SH tersebut menyatakan akan melakukan upaya pendampingan hukum menyelesaikan permasalahan pemberian upah dibawah minimum.

Puluhan pekerja itu yang rata-rata diketahui sudah bekerja lebih kurang sekitar 3 tahun lebih di perusahaan SPBU Tebat Agung tersebut. Mirisnya, mereka pun kini masih menuntut pemberian upah sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumsel 2018 dari pihak SPBU tersebut.

“Ini yang melanggar UMK tahun ini sebesar Rp1,9 juta, makanya kami meminta bantuan kuasa hukum kami memperjuangkan nasib gaji pekerja SPBU ini, karena selama ini memang kami sudah berupaya sendiri namun justru kami dirumahkan,” ungkap Lostrok Asmedi, salah seorang mantan Security SPBU Tebat Agung didampingi bersama puluhan pekerja lainnya, kemarin.

Ia mengatakan, apa yang ia serta para pekerja lainnya terima di perusahaan SPBU tersebut jelas melanggar. Namun hingga sekarang tidak ada perbaikan. Bahkan, belakangan sekitar 20 pekerja dari SPBU itupun diminta untuk bersedia dirumahkan oleh pihak perusahaan karena diduga menuntut pemberian upah UMK sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Kami semua ini sudah sekitar sepuluh hari sudah dirumahkan. Kami juga ingin klarifikasi bahwa bukan kehendak kami untuk tidak bekerja di SPBU itu lagi, tapi justru pihak perusahaan yang meminta kami untuk dirumahkan,” kata dia.

Disamping itu, lanjut Asmedi, pengusaha SPBU tersebut tidak pernah memberikan gaji lembur kepada pekerja. Padahal, sesuai aturan kalau pekerja melebihi jam kerja maka mereka berhak mendapatkan upah lembur.

“Tapi sudah sekitar 2 tahun lebih para pekerja SPBU tidak pernah mendapatkan upah lembur meski jam kerja mereka melebihi standar waktu kerja,” ucapnya.

Sementara itu, Usman Firiansyah SH juga menegaskan, pihaknya saat ini telah melakukan upaya pengaduan terhadap pihak perusahaan SPBU Desa Tebat Agung tersebut ke Dinas tenaga kerja (Disnaker) Kabupaten Muara Enim, lantaran upah yang diterima puluhan pekerja selama lebih kurang 3 tahun dari perusahaan tempat mereka bekerja itu tidak sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

“Puluhan pekerja ini meminta hak-hak mereka dipenuhi secara undang-undang. Selain itu mereka meminta untuk kembali dipekerjakan, bukan mereka yang tidak mau bekerja tapi pihak perusahaan yang meminta mereka dirumahkan. Tentu mereka menolak dirumahkan yang sudah berjalan sekitar 10 hari ini,” tegasnya seraya mengatakan puluhan pekerja tersebut meminta pihaknya mendampingi untuk menuntut hak-hak mereka agar segera dipenuhi pihak perusahaan tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Usman, adanya perusahaan yang belum membayar upah sesuai UMK jelas melanggar aturan. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lanjtu dia, perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah daripada UMK yang ditentukan. ”Jadi, aturannya jelas. Bagi semua usaha,” tandasnya.

Menanggapi adanya tuntutan puluhan pekerja itu, pihak perusahaan SPBU Desa Tebat Agung, Muara Enim, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan secara resmi. Begitupun, saat koran ini hingga sore kemarin telah berupaya untuk mengkonfirmasi pihak SPBU melalui komunikasi selular salah satu pihak management SPBU juga belum berhasil dihubungi. (old).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *