Pemkab OKI Bersama DPRD OKI Bakal Terbitkan Perda Perlindungan Lahan Gambut Purun

0
238

KAYUAGUNG, Beritakajang.com-Ratusan warga yang didominasi oleh para ibu ibu berasal dari Kecamatan Pedamaran pada Selasa (13/3/2018), mendatangi Pemkab OKI dan DPRD OKI guna melancarkan aksi demonya mendesak Pemkab OKI dan DPRD OKI, untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang Perlindungan, Pengelolaan,ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan lokal.

Koordinator Solidaritas Masyarakat Pedamaran Bersatu, Syarifudin (Gusar) dalam orasinya menyampaikan, menyadari dan mensikapi atas ancaman kerusakan ekosistem serta semakin menyempitnya kawasan lahan/rawa gambut purun di Kecamatan Pedamaran dan sekitarnya. Sekaligus menggugah Pemkab OKI yang hingga kini belum memberikan perhatian nyata dalam bentuk regulasi yang mengikat terhadap aturan perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lahan/rawa gambut dikawasan tersebut.

“ Saat ini sumber daya purun yang tumbuh di lahan/rawa gambut purun yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyrakat Pedamaran yaitu, lahan gambut purun Arang Stambun, Tanjung Sahang, Lebak Gambalan, Rawang Tinggi, Kemang Menyeti, Penyemerangan, Rutan Dini, dan lahan gambut purun Sepucuk. Untuk itu kami segenap organisasi dan masyrakat sipil mendesak Pemkab OKI dan DPRD OKI agar segera melakukan, turun kelokasi untuk memverifikasi terkait lahan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat Pedamaran yang termasuk dalam izin perusahaan sawit agar segera dikeluarkan,” pungkasnya.

Dalam orasinya juga, Gusar menegaskan untuk segera menerbitkan Perda inisiatif tentang perlindungan, pengelolaan, ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan lokal. Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan PP 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta Permen LHK No P.34 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan kearifan local dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sekaligus pula menetapkan lahan gambut purun menjadi hak kelola masyarakat dan kearifan local dalam sebuah regulasi peraturan daerah inisiatif.

Saat menyambut aksi demo tersebut, Plt Bupati OKI, HM Rifa`i yang didampingi Setda OKI, Husin mengatakan, terima kasih dengan adanya aksi demo tersebut sehingga dapat membantu mempercepat untuk terbitnya Perda inisiatif tentang Perlindungan, Pengelolaan,ekosistem gambut purun berbasis masyarakat dan kearifan local.

“ Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri perlu bantuan anggota dewan, keberadaan lebak purun itu ingin kita jadikan menjadi kawasan retorasi gambut dan tentunya payung hukum. Mudah mudahan dapat berhasil yang tentunya dengan payung hukum yang mengayominya, kami sebagai pemerintah daerah memberikan aspirasi yang tinggi akan mendorong agar purun ini semakin berkreasi tidak hanya sebatas membuat tikar purun saja. Ingat pemerintah selalu ada ditengah tengah rakyat bila rakyat membutuhkan,” ujarnya.

Dikatakan Serikat Hijau Indonesia, Sudarsonorelo menyampaikan, bahwa saat ini masyarakat gundah kenapa Pemda OKI dan DPRD OKI belum secara penuh memperhatikan kesejahteraan ataupun keinginan masyarakat. Karena setiap lima tahun itu lahir orang orang yang dekat betul dengan rakyat terlebih lagi kalau legislative maupun Pilkada seperti ini. Masyarakat Pedamaran, harus menjadi orang orang yang cerdas, dalam menentukan pilihan dan sikap.

” kita membutuhkan kebijakan yang benar benar memihak pada rakyat. Lahan gambut bagi petani itu merupakan sumber penghidupan, tapi bagi perusahaan itu merupakan investasi. Melalui purun itulah masyarakat bisa berkembang. Kami berharap kepada Dewan, regulasi ini dapat benar benar menjadi Perda”, harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Jaring Masyarakat Kabag Sumsel, Sumarman mengatakan, masyarakat itu sudah menyatu dengan alam, artinya rawa gambut yang ditumbuhi purun, hendaknya menjadi hak kelola bagi masyarakat. ” Tanah gambut hendaknya ada peraturan yang mengikat, sehingga Perda tersebut hendaknya dapat segera dikeluarkan ”, ujarnya.

Salah satu perwakilan dari masyarakat Pedamaran, Asmara mengatakan, kalau tujuan mereka ke Pemkab OKI dan DPRD OKI untuk minta perlindungan terhadap lahan gambut. Karena lahan purun itu berperan besar untuk membantu penghidupan keluarga mereka. ” Kami ini banyak petani purun, besar sekali harapan kami untuk perlindungan dalam menggarap lahan purun. Karena dari turun temurun kami sudah hidup dari lahan purun”, katanya.

Sementara itu, Akhmad Mahidin SH MH, anggota Badan Pembentukan Perda mengatakan, kalau seyogyanya DPRD itu adalah wakil rakyat, karena bagian rakyat dipilih oleh rakyat. “ Tanpa demopun kita tetap akan ditindaklanjuti, tentunya sesuai prosedur. DPRD itu, 24 jam selalu siap menampung apapun aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Tolong bersabar, ini akan segera tindaklanjuti ”, tandasnya.

Ketua Komisi III, Efredi Jurianto ST mengatakan, Bahwa DPRD OKI tidak ada niatnya menelantarkan rakyat. DPRD akan segera berkoordinasi dengan dinas lain. Memang dari pemerintah pusat tidak diperbolehkan lagi adanya alih fungsi lahan, seperti halnya lahan pertanian dibuat lahan perkebunan. ” Jadi sangat baik dibuatnya Perda oleh DPRD bersama Pemerintah, tolong bersabar kemungkinan kita akan berkoordinasi serta meminta kepada dinas terkait khususnya untuk menyurvei lagi”, imbuhnya.

Salah satu anggota DPRD OKI lainnya, Drs Kamaluddin MSi mengatakan, kebetulan pada bulan bulan ini DPRD sedang melakukan tahapan untuk pembahasan Perda. Jadi untuk proses pembentukan Perda sesuai fungsi dan amanat undang undang, itu ada dua caranya yaitu, Perda berasal dari eksekutif dalam hal ini Bupati dan jajarannya, serta Perda inisiatif anggota DPRD. ” yakinlah ketika wakil rakyat duduk di DPRD OKI maka sudah barang tentu mereka harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat OKI”, ungkapnya.

Pakar Perda azizah mengatakan, bahwa pemerintah maupun DPRD ataupun juga universitas sangat peduli khususnya pada Kota Tikar. “ Kami berterimaksih kepada masyarakat yang mambantu kehidupan ekonomi rakyat. Yang jelas lahirnya Perda itu panjang perjalanannya. Dengan adanya Perda masyarakat merasa terlindungi terhadap lahan purun yang merupakan sumber penghidupan masyarakat. kami akan berusaha melakukan pendampingan untuk menerbitkan Perda tersebut”, tuturnya.(NEL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here