NasDem Tolak Wacana Pembekuan KPK

Ogan Komering Ilir,beritakajang.com,-
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate, mengatakan pihaknya menolak wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nasdem justru menyarankan agar kewenangan lembaga antirasuah tersebut ditambah.

“Nasdem menolak wacana pembekuan KPK dan menolak semua bentuk pelemahan terhadap KPK,” tegas Johnny dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Dengan kata lain, lanjutnya, Nasdem mendukung pernyataan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak sepakat dengan wacana pembekuan KPK. Nasdem yang juga memiliki wakil dalam Pansus Hak Angket KPK tetap mendukung kinerja pansus hingga selesai melaksanakan tugas.

Terkait pansus, Nasdem menyesalkan terjadinya polemik yang selama ini terjadi dengan KPK. Johnny menilai, polemik yang terjadi mengesankan sikap yang kontraproduktif, baik dari sisi pansus maupun KPK.

“Nasdem menyarankan adanya pembahasan yang lebih konstruktif dan selektif untuk memajukan KPK. Kami menyadari KPK masih memiliki banyak kendala dalam memproses perkara,” lanjut Johnny.

Salah satu kendala yang dimaksud yakni ketiadaan wewenang melakukan penghentian perkara terhadap perkara-perkara yang telah disidik tetapi tidak cukup bukti. “Karena itu perlu dipertimbangkan agar KPK diberikan kewenangan menghentikan perkara dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) agar demi kepastian hukum KPK juga dapat mengevaluasi perkara-perkara yang telah disidik namun tidak cukup bukti secara hukum,” tegas Johnny. ( sumber :Jakarta /tempo.co.id )

Dukungan banyak kalangan terhadap Penolakan dibekukannya KPK juga muncul dari Politisi NasDem Salah satunya Anggota Komisi 1 DPRD OKI H Subhan Ismail. Subhan mengatakan korupsi adalah kejahatan sistematis dan merusak sendi NKRI.

“setiap kalangan yang menilai secara argumentatif tentu akan punya pendapat sama bahwa Korupsi tak hanya merugikan keuangan Negara namun juga berdampak meningkatnya kesenjangan sosial bahkan bisa memperhambat lajunya ekonomi “. ujar Subhan Ketika dijumpai diruang kerjanya usai rapat di DPRD OKI Senin ( 11/9/17 ).

Subhan menambahkan bahwa, usulan pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut tak bisa serta merta dilakukan walaupun Pansus Angket menemukan beberapa kasus yang belum beres penegakan hukumnya.

“meski pansus angket KPK menemukan masih menemukan ketidakberesan dalam penegakan hukum yang dilakukan KPK, bukan berarti harus terburu ambil langkah usul pembekuan, namun harus ada langkah klarifikasi dan verifikasi “. ujarnya. (LW24).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *